JAKARTA, Cobisnis.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan berkoordinasi dengan Dirjen Migas terkait kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Adapun stok BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP masih mengalami kekosongan hingga saat ini.
“Saya cek dulu sama Ditjen Migas. Karena ditugaskan, karena Dirjen sudah ada, itu semuanya itu kan dikoordinasikan Ditjen Migas,” ujar Yuliot ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 1 September.
Yuliot menjelaskan seiring dengan telah diberikannya penugasan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Dirjen Migas untuk menangani pengaturan pasokan BBM, maka selanjutnya menjadi keputusan Dirjen Migas.
“Karena ditugaskan kan Dirjen Migas untuk menyelesaikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu yang mengatakan jika pemerintah tidak memberikan izin impor BBM bagi SPBU swasta.
Sekadar informasi, saat ini sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan stok untuk beberapa jenis BBM. Menurut Bahlil, pemerintah memberikan alokasi kuota impor BBM yang cukup besar untuk tahun 2025 yakni sebesar 100 persenplus 10 persen dari kuota tahun 2024.
"Alokasinya cukup gede loh. 100 persen kuota di 2024 plus 10 persen," ujar Bahlil kepada awak media, Jumat, 29 Agustus.
Ia mencontoh, jika perusahaan A mendapat kuota 1 juta di tahun 2024, maka pada tahun 2025 perusahaan tersebut mendapatkan izin impor sebesar 1,1 juta.
Untuk itu Bahlil mempersilakan SPBU Swasta yang kehabisan stok BBM untuk mengambil stok dari perusahaan migas pelat merah, Pertamina.
Menurutnya, stok BBM milik Pertamina masih banyak, mengingat perusahaan tersebut memiliki kilang yang dioperasikan oleh Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Di sisi lain, sebagai stakeholder, lanjut dia, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan neraca impor komoditas.
"Kalau kita impor kuota kita masih ada, gimana? Kita mengurus negara, bukan perusahaan per perusahaan," tandas Bahlil.
Adapun stok BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP masih mengalami kekosongan hingga saat ini.
“Saya cek dulu sama Ditjen Migas. Karena ditugaskan, karena Dirjen sudah ada, itu semuanya itu kan dikoordinasikan Ditjen Migas,” ujar Yuliot ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 1 September.
Yuliot menjelaskan seiring dengan telah diberikannya penugasan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Dirjen Migas untuk menangani pengaturan pasokan BBM, maka selanjutnya menjadi keputusan Dirjen Migas.
“Karena ditugaskan kan Dirjen Migas untuk menyelesaikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu yang mengatakan jika pemerintah tidak memberikan izin impor BBM bagi SPBU swasta.
Sekadar informasi, saat ini sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan stok untuk beberapa jenis BBM. Menurut Bahlil, pemerintah memberikan alokasi kuota impor BBM yang cukup besar untuk tahun 2025 yakni sebesar 100 persenplus 10 persen dari kuota tahun 2024.
"Alokasinya cukup gede loh. 100 persen kuota di 2024 plus 10 persen," ujar Bahlil kepada awak media, Jumat, 29 Agustus.
Ia mencontoh, jika perusahaan A mendapat kuota 1 juta di tahun 2024, maka pada tahun 2025 perusahaan tersebut mendapatkan izin impor sebesar 1,1 juta.
Untuk itu Bahlil mempersilakan SPBU Swasta yang kehabisan stok BBM untuk mengambil stok dari perusahaan migas pelat merah, Pertamina.
Menurutnya, stok BBM milik Pertamina masih banyak, mengingat perusahaan tersebut memiliki kilang yang dioperasikan oleh Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Di sisi lain, sebagai stakeholder, lanjut dia, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan neraca impor komoditas.
"Kalau kita impor kuota kita masih ada, gimana? Kita mengurus negara, bukan perusahaan per perusahaan," tandas Bahlil.
