JAKARTA, Cobisnis.com - Komisi V DPR RI mengesahkan penambahan pagu efektif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp73,76 triliun untuk 2025.
Adapun pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 terkena efisiensi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.
Efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp50,48 triliun per 13 Februari 2025.
Kemudian, ada tambahan anggaran lagi sekitar Rp23 triliun dari angka yang sudah disahkan DPR itu. Anggaran Kementerian PU pun menjadi Rp73,76 triliun per Maret 2025.
"Sekarang kami sahkan dulu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari semula Rp50.483.166.613 menjadi Rp73.758.287.212 atau mendapat tambahan sebesar Rp23.275.170.599," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei.
Lasarus berpesan, agar tambahan anggaran tersebut utamanya digunakan untuk melaksanakan preservasi atau perbaikan jalan di seluruh Indonesia.
"Tentu kami berharap Pak Menteri yang kami lakukan preservasi ini harap merata, pak. Semua daerah, semua pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penambahan anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun tersebut didapat oleh Kementerian PU lewat usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 13 Maret untuk relaksasi buka blokir anggaran Kementerian PU tahun 2025.
Hasilnya, Kemenkeu membuka blokir, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun pada 25 Maret 2025.
Ke depan, Dody menilai, anggaran Kementerian PU juga masih memiliki potensi untuk kembali ke pagu awal, yakni Rp110,95 triliun. Hal itu merupakan hasil diskusi dengan Kemenkeu.
"Kementerian PU tidak berubah atau tetap Rp110,95 Triliun, tapi sebagian besar masih dalam posisi terbintang (terblokir). Kemudian dalam case-case tertentu, sesuai arahan dari Pak Presiden dan sesuai dengan permohonan dari Menteri PU yang telah disetujui oleh Pak Presiden beberapa blokir akan dibuka," tutur Dody.
"Dan itu yang kemudian tampak pada pembukaan blokir tahap I yang 13 Februari 2025," pungkasnya.
Adapun pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 terkena efisiensi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.
Efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp50,48 triliun per 13 Februari 2025.
Kemudian, ada tambahan anggaran lagi sekitar Rp23 triliun dari angka yang sudah disahkan DPR itu. Anggaran Kementerian PU pun menjadi Rp73,76 triliun per Maret 2025.
"Sekarang kami sahkan dulu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari semula Rp50.483.166.613 menjadi Rp73.758.287.212 atau mendapat tambahan sebesar Rp23.275.170.599," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei.
Lasarus berpesan, agar tambahan anggaran tersebut utamanya digunakan untuk melaksanakan preservasi atau perbaikan jalan di seluruh Indonesia.
"Tentu kami berharap Pak Menteri yang kami lakukan preservasi ini harap merata, pak. Semua daerah, semua pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penambahan anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun tersebut didapat oleh Kementerian PU lewat usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 13 Maret untuk relaksasi buka blokir anggaran Kementerian PU tahun 2025.
Hasilnya, Kemenkeu membuka blokir, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun pada 25 Maret 2025.
Ke depan, Dody menilai, anggaran Kementerian PU juga masih memiliki potensi untuk kembali ke pagu awal, yakni Rp110,95 triliun. Hal itu merupakan hasil diskusi dengan Kemenkeu.
"Kementerian PU tidak berubah atau tetap Rp110,95 Triliun, tapi sebagian besar masih dalam posisi terbintang (terblokir). Kemudian dalam case-case tertentu, sesuai arahan dari Pak Presiden dan sesuai dengan permohonan dari Menteri PU yang telah disetujui oleh Pak Presiden beberapa blokir akan dibuka," tutur Dody.
"Dan itu yang kemudian tampak pada pembukaan blokir tahap I yang 13 Februari 2025," pungkasnya.
