Fahd Arafiq Bantah Terlibat Korupsi, Sebut Uang Rp70 Miliar untuk NU

Oleh M.Dhayfan Al-ghiffari pada 19 Nov 2026, 09:47 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan khusus untuk kepentingan organisasi NU.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Sebelumnya, Fahd juga mengaku pernah dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia menyebut awalnya menolak permintaan itu sebelum akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.

Fahd mengatakan Arif menghubunginya beberapa kali sejak 25 Agustus. Menurut pengakuannya, permintaan tersebut kemudian disampaikan kembali pada 27 Agustus dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak ia sebutkan.

Namun, klaim Fahd tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.

Gus Ipul meminta pihak yang mengatasnamakan NU dalam pengumpulan dana untuk menunjukkan bukti konkret. Ia juga mengingatkan agar pernyataan tanpa bukti tidak menyeret nama organisasi dan merugikan reputasi PBNU.

PBNU, lanjut Gus Ipul, akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan. Jika benar terdapat uang hasil korupsi yang mengalir ke kegiatan Muktamar, pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi, KPK mengumumkan delapan tersangka dugaan suap. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung, pihak swasta, serta politisi.

Delapan tersangka tersebut meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi.

Nama lainnya adalah Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan perusahaan di Kabupaten Bogor.