JAKARTA, Cobisnis.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako kini dapat mencairkan bantuan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos melalui koperasi desa mulai diuji coba di sejumlah lokasi yang telah memiliki fasilitas dan perangkat pendukung secara lengkap.
"Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes," kata Gus Ipul seusai kegiatan, dikutip dari kemensos, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, mekanisme penyaluran dilakukan dengan melibatkan sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank penyalur akan menghadirkan agen atau membuka gerai pelayanan langsung di KDKMP.
Dengan skema tersebut, penerima manfaat diharapkan lebih mudah mengakses layanan pencairan bansos karena lokasinya lebih dekat. Selain itu, masyarakat dapat langsung menggunakan bantuan yang diterima untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.
"Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi," imbuhnya.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penerima PKH dan bantuan sembako nantinya secara otomatis menjadi anggota KDKMP. Dia memastikan proses penyaluran bantuan melalui koperasi tidak dikenai biaya tambahan maupun pemotongan.
Uji coba tersebut akan diperluas secara bertahap hingga penyaluran bansos dapat dilakukan melalui KDKMP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah melakukan peninjauan terhadap KDKMP secara serentak selama delapan hari berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam agenda tersebut, pemerintah menargetkan pemeriksaan terhadap 10.070 koperasi. Zulhas mengingatkan bahwa kondisi setiap koperasi berbeda-beda sehingga masih diperlukan waktu dan proses untuk memastikan operasionalnya berjalan optimal.
"Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar," ujar Zulhas.
Dia mengakui, pelaksanaan KDKMP masih menghadapi sejumlah kekurangan. Namun, menurutnya, program tersebut merupakan langkah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Zulhas menjelaskan, KDKMP merupakan koperasi milik desa yang pengelolaannya melibatkan kepala desa dan ketua koperasi, dengan dukungan seorang manajer. Koperasi tersebut diharapkan mampu menyediakan berbagai barang kebutuhan masyarakat, termasuk barang yang berkaitan dengan program bantuan dan subsidi pemerintah.
"Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi," ujarnya.
Peninjauan KDKMP di Sidoarjo turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
Hadir pula Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
