JAKARTA, Cobisnis.com -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Pembicaraan di antaranya membahas situasi yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.
Ia menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden menolak keinginan pengunduran diri tersebut.
"Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," katanya.
Menurut Prasetyo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di DPR
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sedikitnya 50 anggota dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut.
Usulan itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan MA dan MK. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan tidak sah.
Dalam rapat paripurna DPR, anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, turut membawa poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'.
Yanuar mengatakan aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Ia mengaku tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat melalui interupsi dalam rapat paripurna.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar.
Ia juga mengaku menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani usulan HMP.
Dalam UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sebelumnya, Gibran telah menanggapi polemik dokumen pendidikannya. Ia menyatakan pendidikan hingga jenjang sarjana yang ditempuhnya di Singapura menjadi alasan dirinya yakin telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).
