JAKARTA, Cobisnis.com - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, menyampaikan pandangannya mengenai kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai tepat untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut JK, seorang wakil presiden harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mendukung pekerjaan presiden. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya.
"Artinya Wakil Presiden membantu. Kalau Wakil Presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu," jelas Jusuf Kalla di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Karena itu, JK menilai calon pengganti Gibran perlu mempunyai kecakapan yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pendampingan terhadap kepala negara.
"Jadi harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu Presiden? Ah, itu masalahnya," jelasnya.
Meski demikian, JK tidak ingin berspekulasi mengenai sejumlah nama yang belakangan dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden. Ia menilai keputusan mengenai sosok yang akan dipilih merupakan kewenangan presiden.
"Presiden yang paling mengetahui itu. Nanti presiden akan keluarkan apa yang dia. Kita sendiri tidak berhak untuk mencampuri itu," ungkapnya.
Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Sementara itu, proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran telah memasuki tahap pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengajukan permintaan agar Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2026.
Usulan tersebut disampaikan melalui surat presiden sebagai tanggapan atas jadwal awal yang ditetapkan MPR, yakni 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa usulan perubahan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan.
"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," jelasnya.
Muzani juga menyebut keputusan tersebut mempertimbangkan agenda kenegaraan Prabowo yang cukup padat dalam beberapa waktu terakhir.