JAKARTA, Cobisnis.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah lembaga negara oleh empat jenderal polisi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah memperhatikan penjelasan yang disampaikan Kapolri terkait perkembangan perkara tersebut.
“Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Jumat (13/11/2026).
Budi menyampaikan bahwa KPK menghormati dan mendukung langkah Polri dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.
“Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” ujarnya.
Selain itu, KPK berharap Polri terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.
Meski demikian, KPK mengaku belum memperoleh informasi mengenai identitas pimpinan lembaga antirasuah yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Budi menjelaskan bahwa informasi mengenai pihak yang menjadi objek penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, masyarakat diminta menunggu penjelasan resmi dari kepolisian.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu obyek-obyek yang dilakukan atau obyek-obyek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” ucap dia.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit dan sejumlah jenderal tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemaparan di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari lingkar Istana, kementerian, lembaga negara, anggota DPR, hingga partai politik.
Sejumlah pihak lain yang disebut meliputi gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa penyebutan pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso.
