JAKARTA, Cobisnis.com - Mahkamah Agung (MA) mengunggah putusan lengkap terkait permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan mengenai pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan menilai terdapat persoalan administrasi dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Putusan lengkap tersebut telah diunggah dan dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju. Tanggal minutasi putusan tercatat pada Selasa (10/11/2026).
Salah satu pertimbangan penting MA berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk melakukan koreksi terhadap pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan proses pemilu.
Majelis Hakim Agung menjelaskan bahwa PTUN memang memiliki keterbatasan kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu karena adanya pembatasan subjek, objek, serta tenggang waktu penyelesaian.
Namun, setelah tenggang waktu tersebut terlampaui, PTUN dinilai tetap memiliki kewenangan korektif dan remedial apabila ditemukan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana serta membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
MA berpandangan bahwa pelanggaran administrasi tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan kontestasi pemilu, melainkan juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih dinilai patut diberikan hak gugat.
Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Putusan MK tersebut dinilai sebagai notoire feiten atau fakta yang diketahui umum dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum terhadap objek sengketa.
Dengan adanya perubahan keadaan hukum tersebut, MA menilai terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi pihak tergugat terkait daluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.
MA menegaskan bahwa dalam perkara tersebut keadilan substantif perlu lebih diutamakan dibandingkan keadilan prosedural. Pengujian terhadap substansi objek sengketa juga dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum yang selaras dengan putusan MK dan sebagai implementasi asas ius curia novit.
"Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum," bunyi petikan putusan MA.
MA Soroti Dokumen Dasar Penyetaraan Pendidikan Gibran
Selain persoalan kewenangan PTUN, MA turut menyoroti dokumen yang menjadi dasar Ditjen Dikdasmen menerbitkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA menyebut surat keterangan tersebut diterbitkan berdasarkan dokumen certificate of attendance academic records dan explanation of grades, serta dokumen lainnya yang dinilai tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dokumen tersebut, menurut MA, hanya menerangkan kehadiran Gibran dalam perkuliahan.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis MA dalam pertimbangan hukumnya.
MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan satuan pendidikan berkurikulum nasional harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan.
Tanpa dokumen kelulusan tersebut, tindakan penyetaraan dinilai tidak cermat karena memengaruhi fakta materiil dalam penerbitan keputusan.
Atas dasar itu, MA menyimpulkan tindakan Ditjen Dikdasmen dalam menerbitkan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut telah melanggar asas kecermatan formal.
"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," demikian bunyi petikan putusan.
MA Batalkan Putusan Pengadilan Sebelumnya
Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat (30/10/2026). Majelis dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Yulius, dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.
