JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa pesawat dan helikopter untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tawaran tersebut disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari penjajakan kerja sama penanggulangan bencana kedua negara.
Pembahasan bantuan berlangsung dalam pertemuan Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa di Graha BNPB, Jakarta, dikutip Rabu (28/10/2026).
"Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya.
"Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia," sambungnya.
BNPB menyebut upaya penanganan karhutla saat ini dilakukan melalui sejumlah metode, termasuk pemadaman langsung di darat, pengerahan helikopter untuk operasi water bombing, serta modifikasi cuaca. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hingga 25 Oktober 2026, pemerintah telah mengerahkan 71.878 personel darat dan 63 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla. Armada udara tersebut meliputi 39 helikopter water bombing dan 24 pesawat yang digunakan untuk patroli serta operasi modifikasi cuaca.
Kerja sama Indonesia dan Malaysia juga mencakup penjajakan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah bidang yang dibahas antara lain pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian wilayah terdampak, penyusunan strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
"Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla," ucap Berton.
Untuk menindaklanjuti tawaran tersebut, BNPB akan berkoordinasi dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia melalui fasilitasi Kementerian Luar Negeri.
Pembahasan teknis akan mencakup kecocokan bantuan dengan kebutuhan di lapangan, kesiapan pengerahan personel dan armada, ketersediaan logistik, serta prosedur keselamatan penerbangan.
Koordinasi juga akan membahas opsi dukungan lain apabila asap tebal dan terbatasnya jarak pandang mengurangi efektivitas operasi udara.
BNPB memastikan bahwa pelaksanaan bantuan dari negara lain akan mengikuti kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku. Seluruh kendali operasi tetap berada di bawah kewenangan Pemerintah Indonesia.
"Melalui koordinasi ini, BNPB berharap kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dapat menghasilkan dukungan konkret yang tepat guna sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana kedua negara," ujarnya.
