JAKARTA, Cobisnis.com - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah berjalan lebih dari 1,5 tahun dengan cakupan penerima yang terus meluas. Besarnya skala program membuat evaluasi terhadap dampak, ketepatan sasaran, pelaksanaan, dan anggaran menjadi penting.
“Public policy yang seharusnya dibahas secara teknokratis dan berdasarkan data justru ditarik ke ranah politik, seolah semuanya soal kekuasaan dan kepentingan,” demikian analisis yang disampaikan dalam kanal YouTube The Reformist, dikutip pada Senin (7/9/2026).
Evaluasi tersebut menggunakan kerangka public value dari Prof. Mark Moore, yang melihat kebijakan dari tiga aspek, yakni dampak, kelayakan operasional, dan penerimaan masyarakat.
Studi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada awal 2026 terhadap sekitar 1,2 juta siswa menunjukkan gangguan belajar akibat lapar turun 2,37 poin persentase di sekolah penerima MBG dibandingkan sekolah non-MBG. Di Indonesia Timur, selisihnya disebut hampir 15 poin.
Namun, analisis tersebut menilai masih ada pertanyaan mengenai kondisi awal sebelum program berjalan. Data Susenas 2024 juga menunjukkan kurang dari 1% atau sekitar 800.000 rumah tangga pernah mengalami kondisi tidak makan sepanjang hari dalam setahun.
Dari sisi cakupan, laporan Badan Gizi Nasional pada Mei 2026 menyebut penerima MBG telah mencapai sekitar 62 juta orang. Mayoritas penerima merupakan siswa, sementara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki porsi yang lebih kecil.
Kondisi ini menjadi perhatian karena periode penting pencegahan stunting berada pada 1.000 hari pertama kehidupan. Di sisi lain, distribusi SPPG juga menghadapi tantangan berbeda antarwilayah, terutama daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak sama.
Aspek keamanan pangan turut menjadi sorotan setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan selama pelaksanaan program. Pengelolaan dapur, pengadaan bahan makanan, kebersihan, serta pengawasan dinilai perlu terus diperkuat.
Program MBG juga memiliki alokasi anggaran sekitar Rp268 triliun pada 2026. Besarnya anggaran membuat efisiensi, penyerapan, serta dampaknya terhadap program pemerintah lainnya menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Indonesia sebenarnya pernah menjalankan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMTAS pada 1997. Program tersebut juga menghadapi persoalan kualitas makanan, kebersihan, pedoman, dan beban anggaran, sehingga pengalamannya dinilai relevan untuk pembenahan MBG.
Pada akhirnya, evaluasi MBG perlu melihat kesesuaian antara masalah dan solusi, ketepatan penerima manfaat, serta kemampuan pengelolaan di tingkat lokal. Dukungan politik dan anggaran yang besar perlu diikuti tata kelola yang kuat agar program memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
