JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah terus mematangkan persiapan penerapan mandatori biodiesel B50. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kesiapan infrastruktur distribusi, kebutuhan pembiayaan, hingga ketersediaan bahan baku minyak sawit.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai kajian teknis. Evaluasi tersebut mengacu pada pengalaman penerapan program biodiesel sebelumnya, mulai dari B20, B30, B35 hingga B40.
Dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook di Bali, Kamis (12/11/2026), Eniya menjelaskan bahwa peningkatan persentase campuran biodiesel membutuhkan perhitungan menyeluruh.
Kajian tersebut mencakup kebutuhan volume, perkembangan harga komoditas, kemampuan pendanaan, serta kesiapan fasilitas distribusi. Selain itu, kondisi geografis Indonesia juga menjadi pertimbangan, terutama untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur.
Pengalaman peningkatan mandatori dari B35 menjadi B40 menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dan logistik harus diperhitungkan sejak awal. Karena itu, evaluasi pelaksanaan B40 menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan B50.
Pembiayaan dan Insentif Jadi Perhatian
Selain infrastruktur, pemerintah turut menghitung kemampuan pembiayaan program biodiesel. Perhitungan tersebut mempertimbangkan harga minyak sawit mentah atau CPO, harga bahan bakar minyak, serta penerimaan dari pungutan ekspor.
Perubahan harga komoditas dapat memengaruhi besaran insentif yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan program. Oleh sebab itu, penentuan target pencampuran harus mempertimbangkan kondisi keuangan dan keekonomian.
Eniya juga menjelaskan bahwa biodiesel berpotensi membantu mengurangi kebutuhan subsidi bahan bakar berbasis minyak bumi ketika harga energi mengalami kenaikan. Namun, manfaat tersebut tetap harus dihitung dengan memperhatikan kebutuhan insentif dan pergerakan harga pasar.
Produktivitas Perkebunan Sawit Perlu Ditingkatkan
Di sisi lain, pemerintah juga menilai peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit penting untuk mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel.
Eniya menekankan bahwa intensifikasi perkebunan perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, produksi sawit dapat ditingkatkan tanpa harus terus mengandalkan perluasan lahan.
Pengembangan bioenergi nasional juga perlu mempertimbangkan persaingan global. Pengalaman negara lain, termasuk Brasil, dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan bahan bakar nabati.
Selain itu, hilirisasi sawit perlu diperkuat agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Manfaatnya tidak hanya dilihat dari perubahan ekspor dan impor, tetapi juga penciptaan lapangan kerja serta pengembangan industri pengolahan.
Pemerintah kini terus mengevaluasi berbagai aspek pendukung sebelum menentukan tahapan kebijakan berikutnya. Kesiapan infrastruktur, keberlanjutan pembiayaan, dan produktivitas perkebunan menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan biodiesel B50.
