JAKARTA, Cobisnis.com - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, menyampaikan bahwa usulan tersebut ditandatangani oleh anggota dari delapan fraksi.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata Saan Mustofa.
Adapun jumlah pengusul berasal dari Fraksi PDI-P sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, Nasdem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima dokumen usulan tersebut sesuai ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
Ia menambahkan, pengajuan HMP berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden oleh Gibran.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tandasnya.
