JAKARTA, Cobisnis.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan masih besarnya kebocoran kekayaan negara dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Ia menyebut sekitar 30% kekayaan Indonesia atau anggaran negara berpotensi bocor setiap tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat pada Rabu (11/11/2026) malam. Menurutnya, sejumlah ahli ekonomi menyimpulkan kebocoran kekayaan negara berada di kisaran 30%."Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia, ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30% kekayaan kita bocor. 30%. Artinya 30% APBN kita bocor," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengungkap laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai belanja barang dan jasa dalam APBN. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar sepertiga anggaran negara dialokasikan untuk belanja barang dan jasa.
Namun, Prabowo menyebut sekitar 40% dari anggaran belanja tersebut tidak digunakan secara efisien. Ia menggambarkan nilai anggaran yang tidak efisien itu sebagai dana yang hangus.
"Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," kata Prabowo.
Dengan asumsi sepertiga APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, Prabowo menghitung 40% dari anggaran tersebut setara Rp480 triliun. Nilai itu disebutnya hampir setara US$30 miliar.
"Kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40% dari Rp1.200 triliun, itu adalah Rp480 triliun, Rp480 triliun! Itu adalah berapa? Hampir US$30 miliar hangus!" paparnya.
Prabowo menilai temuan tersebut memang dapat menurunkan semangat pemerintah dalam menjalankan tugas. Namun, ia melihat kondisi itu juga sebagai peluang untuk memperbaiki pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan manajemen belanja pemerintah. Jika pengelolaan anggaran semakin efisien, pemerintah berpotensi memiliki ruang fiskal lebih besar dari penghematan belanja.
"Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Artinya, ini adalah masalah manajemen," tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menempatkan efisiensi belanja barang dan jasa sebagai salah satu perhatian pemerintah. Potensi penghematan hingga ratusan triliun rupiah dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat penggunaan anggaran negara.
