JAKARTA, Cobisnis.com - Meningkatnya perhatian publik terhadap kasus korupsi di daerah membuat peran DPRD kembali menjadi sorotan. DPRD tidak hanya menyusun aturan dan membahas anggaran. Lembaga ini juga wajib mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Karena itu, retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang menarik perhatian publik. Lemhannas RI menggelar kegiatan tersebut sebagai ruang evaluasi kepemimpinan.
Selain itu, para pimpinan DPRD diajak meninjau kembali tugas utama mereka. Mereka perlu memastikan pengawasan berjalan efektif dan independen.
Namun, publik menunggu hasil nyata dari agenda tersebut. Banyak pihak menilai fungsi pengawasan DPRD belum maksimal dalam beberapa tahun terakhir.
Bahkan, hubungan DPRD dan kepala daerah kerap dinilai terlalu dekat. Kondisi itu dapat melemahkan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, masyarakat masih melihat kasus dugaan suap dan penyimpangan anggaran di sejumlah daerah. Karena itu, persoalan integritas dinilai belum selesai.Retret ini bisa memberi dampak positif jika peserta membawa perubahan nyata.
Mereka harus mengutamakan tanggung jawab publik dan kepentingan masyarakat.Selanjutnya, DPRD perlu membuka proses legislasi dan pembahasan anggaran. Langkah itu penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Selain itu, DPRD harus memperkuat sistem etik internal. Mereka juga perlu menilai kinerja anggota dari kualitas pengawasan.Pada akhirnya, publik akan menilai hasil retret dari tindakan nyata. Jika tidak ada perubahan, agenda itu hanya menjadi kegiatan seremonial.
