JAKARTA, Cobisnis.com - PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut (BMM) secara resmi menjalin kerja sama strategis melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Kolaborasi penting ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/6).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar. Perjanjian Pemegang Saham juga ditandatangani oleh Agus Haryoto Widodo dan Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, serta disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra.
Kehadiran para pemimpin daerah dan otoritas perbankan nasional, seperti Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjadi simbol kuat dukungan terhadap sinergi antardaerah. Kolaborasi ini merupakan bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2020.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa pembentukan KUB ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank yang sehat, kuat, dan berdaya saing nasional.
“Melalui kerja sama ini, Bank DKI akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah," kata Agus, dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).
"Ini adalah bagian dari investment story kami menuju IPO,” Agus, menambahkan.
Bank DKI akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Kedua di BMM, dan akan aktif mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem IT. Selain itu, Bank DKI juga akan terlibat dalam pengembangan bisnis dan SDM di BMM, sejalan dengan prinsip Governance, Risk & Compliance (GRC) yang terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi dan wujud kolaborasi antarwilayah. “Kami melihat kerja sama ini bukan hanya soal modal, tapi juga semangat untuk membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata, dengan Jakarta berperan sebagai enabler,” ujarnya.
Senada, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal di Maluku.
“Dengan dukungan Bank DKI, kami yakin BMM dapat mengakselerasi transformasi layanan keuangan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menambahkan bahwa kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan percepatan digitalisasi perbankan. “Langkah ini adalah bentuk adaptasi dan kolaborasi di era yang penuh tantangan,” ujarnya, menekankan pentingnya respons terhadap dinamika saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut momen ini sebagai hasil nyata dari visi besar yang telah dibangun sejak 2022. “Hari ini kita menyaksikan tidak hanya pemenuhan regulasi, tapi juga model penguatan BPD yang kolaboratif, strategis, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai awal dari transformasi besar BMM ke depan. “Kami berharap langkah ini juga membuka ruang kerja sama ekonomi antara pengusaha Maluku dan Maluku Utara dengan pelaku usaha di Jakarta,” pungkasnya.
Proses inisiasi pembentukan KUB antara Bank DKI dan BMM dimulai sejak 2024, bertujuan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, memperkuat ketahanan dan daya saing BPD, serta mendorong integrasi teknologi, budaya kerja, dan tata kelola. Bank DKI menargetkan sinergi ini akan mulai memberikan kontribusi positif terhadap laporan konsolidasi dalam 6-12 bulan ke depan, menandai langkah maju sebagai kekuatan baru dalam industri perbankan nasional. (*)
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar. Perjanjian Pemegang Saham juga ditandatangani oleh Agus Haryoto Widodo dan Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, serta disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra.
Kehadiran para pemimpin daerah dan otoritas perbankan nasional, seperti Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjadi simbol kuat dukungan terhadap sinergi antardaerah. Kolaborasi ini merupakan bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2020.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan bahwa pembentukan KUB ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank yang sehat, kuat, dan berdaya saing nasional.
“Melalui kerja sama ini, Bank DKI akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah," kata Agus, dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).
"Ini adalah bagian dari investment story kami menuju IPO,” Agus, menambahkan.
Bank DKI akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Kedua di BMM, dan akan aktif mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem IT. Selain itu, Bank DKI juga akan terlibat dalam pengembangan bisnis dan SDM di BMM, sejalan dengan prinsip Governance, Risk & Compliance (GRC) yang terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi dan wujud kolaborasi antarwilayah. “Kami melihat kerja sama ini bukan hanya soal modal, tapi juga semangat untuk membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata, dengan Jakarta berperan sebagai enabler,” ujarnya.
Senada, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal di Maluku.
“Dengan dukungan Bank DKI, kami yakin BMM dapat mengakselerasi transformasi layanan keuangan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menambahkan bahwa kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan percepatan digitalisasi perbankan. “Langkah ini adalah bentuk adaptasi dan kolaborasi di era yang penuh tantangan,” ujarnya, menekankan pentingnya respons terhadap dinamika saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut momen ini sebagai hasil nyata dari visi besar yang telah dibangun sejak 2022. “Hari ini kita menyaksikan tidak hanya pemenuhan regulasi, tapi juga model penguatan BPD yang kolaboratif, strategis, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai awal dari transformasi besar BMM ke depan. “Kami berharap langkah ini juga membuka ruang kerja sama ekonomi antara pengusaha Maluku dan Maluku Utara dengan pelaku usaha di Jakarta,” pungkasnya.
Proses inisiasi pembentukan KUB antara Bank DKI dan BMM dimulai sejak 2024, bertujuan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, memperkuat ketahanan dan daya saing BPD, serta mendorong integrasi teknologi, budaya kerja, dan tata kelola. Bank DKI menargetkan sinergi ini akan mulai memberikan kontribusi positif terhadap laporan konsolidasi dalam 6-12 bulan ke depan, menandai langkah maju sebagai kekuatan baru dalam industri perbankan nasional. (*)
