UU Hak Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK

Oleh Hidayat Taufik pada 17 Nov 2026, 16:21 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Aturan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menyasar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas kualifikasi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Dalam aturan saat ini, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Namun, ketentuan tersebut dinilai belum memberikan batasan objektif mengenai kondisi yang membuat seseorang diberhentikan secara tidak hormat.

Para pemohon berpendapat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena nasib hak pensiun mantan kepala negara bergantung pada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mereka juga menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil.

Permohonan pengujian materiil ini terdaftar dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Gugatan diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK memperjelas kategori pemberhentian dengan hormat, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberhentian bukan karena pelanggaran.

Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diminta mencakup kondisi ketika pejabat dipidana karena kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah jabatan, maupun melakukan perbuatan tercela.