JAKARTA, Cobisnis.com - Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap penyebab harga beras yang masih tinggi di berbagai daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi kenaikan harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan harga beras sangat bergantung pada harga gabah. Saat ini, rata rata harga GKP berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram.
Menurut Ketut, harga tersebut sudah berada di atas asumsi yang digunakan pemerintah saat menetapkan Harga Eceran Tertinggi atau HET beras. HET selama ini dihitung dengan asumsi harga gabah berada di level Rp6.500 per kilogram.
Karena itu, harga beras di tingkat eceran sulit ditekan apabila harga gabah terus bertahan tinggi. Semakin mahal harga gabah yang dibeli penggilingan, semakin tinggi pula harga beras yang dijual ke masyarakat.
Meski begitu, Ketut menilai kondisi tersebut membawa dampak positif bagi petani. Harga gabah yang tinggi membuat petani memperoleh pendapatan lebih baik sehingga diharapkan mendorong peningkatan produksi menuju swasembada pangan.
Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah program stabilisasi disiapkan, mulai dari penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hingga bantuan pangan.
Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Menurut Bapanas, bantuan tersebut diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat membeli beras di pasar. Dengan begitu, tekanan permintaan dapat berkurang sehingga membantu menahan laju kenaikan harga.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat harga beras nasional pada pekan kedua Juli 2026 mencapai Rp15.499 per kilogram. Harga tersebut dinilai masih berada di level tinggi meski laju kenaikannya mulai melambat.
BPS juga mencatat kenaikan harga beras terjadi di 128 kabupaten dan kota serta tersebar di 29 provinsi. Sementara beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat mulai menunjukkan tren penurunan harga.
