JAKARTA, Cobisnis.com – China memperketat akses lulusan universitas luar negeri untuk mengikuti program rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) elite pada 2027. Lebih dari 10 wilayah tingkat provinsi, termasuk Beijing dan Shanghai, tidak membuka jalur pendaftaran bagi lulusan kampus asing dalam program tersebut.
Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), kebijakan ini berlaku untuk program xuandiaosheng atau lulusan terpilih yang dirancang untuk melatih calon pejabat di lingkungan Partai Komunis China (CPC) dan pemerintahan.
Program tersebut berbeda dari penerimaan PNS reguler. Peserta yang lolos akan menjalani beberapa tahun penugasan di tingkat akar rumput, seperti wilayah kecamatan dan subdistrik, sebelum berkesempatan menempati posisi pemerintahan yang lebih senior.
Setiap tahun, puluhan ribu lulusan direkrut melalui program tersebut dengan jumlah yang berbeda di setiap wilayah. Guangdong, misalnya, biasanya menerima sekitar 2.000 peserta per tahun.
Lulusan Kampus China Diutamakan
Profesor pendidikan tinggi Sheffield Hallam University, Ming Cheng, mengatakan layanan sipil China selama ini memang cenderung mengutamakan lulusan universitas domestik.
Menurutnya, perubahan tersebut memperkuat anggapan bahwa pendidikan luar negeri tidak lagi menjamin mobilitas sosial dan ekonomi seperti sebelumnya.
Lulusan China yang kembali dari luar negeri dahulu dikenal dengan istilah haigui atau talenta global yang dihargai. Namun, kini sebagian masyarakat menggunakan istilah haifei yang memiliki konotasi negatif terhadap lulusan yang kembali dari luar negeri.
Perubahan tersebut mencerminkan semakin ketatnya persaingan kerja di China serta menurunnya keuntungan yang sebelumnya melekat pada gelar universitas asing.
Bukan Larangan untuk Semua Pekerjaan PNS
Kebijakan ini terutama menyangkut program xuandiaosheng, bukan larangan menyeluruh bagi lulusan luar negeri untuk menjadi PNS di China.
Lulusan universitas asing masih dapat mengikuti rekrutmen lain apabila memenuhi persyaratan posisi yang dituju. Otoritas China sebelumnya juga menyatakan lulusan luar negeri dapat mendaftar pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan telah memenuhi proses pengakuan ijazah.
Dengan demikian, pembatasan tersebut lebih menunjukkan perubahan jalur menuju posisi pemerintahan elite daripada penutupan seluruh kesempatan kerja bagi lulusan kampus luar negeri.
