JAKARTA, Cobisnis.com - Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Polri juga didorong mengejar seluruh aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar Komisi III DPR RI, Rikwanto, mengatakan pengungkapan aset menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Menurutnya, seluruh harta yang diduga berasal dari hasil kejahatan harus ditelusuri hingga tuntas.
Rikwanto menyampaikan pihaknya menerima berbagai informasi mengenai dugaan lokasi penyimpanan aset hasil kejahatan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pendalaman bagi penyidik.
Fraksi Golkar juga menyayangkan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi tersebut. Menurutnya, penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, bukan justru terlibat di dalamnya.
Selain meminta pengusutan aset, Fraksi Golkar mendukung pembentukan Panitia Kerja Komisi III DPR RI. Panja akan mengawal proses penanganan perkara agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan Panja dibentuk untuk mengawasi jalannya penyidikan. Pengawasan dilakukan bersama lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut.
Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus tersebut berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri, tata kelola batu bara, serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya.
Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyatakan Febrie dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak dan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum. DPR berharap seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, serta mampu memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset hasil dugaan korupsi.
