JAKARTA, Cobisnis.com – Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan beberapa Republik menyatakan keprihatinan setelah Presiden Donald Trump memerintahkan serangan besar terhadap Iran tanpa persetujuan resmi Kongres.
Langkah tersebut diambil hanya beberapa hari sebelum DPR dan Senat yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan membahas serta melakukan pemungutan suara terkait tindakan militer AS terhadap Iran.
Para legislator menilai keputusan itu memunculkan pertanyaan serius soal legalitas, terlebih banyak anggota Kongres sedang berada di luar Washington dan tidak dijadwalkan kembali dalam waktu dekat.
Anggota DPR dari Demokrat, Ro Khanna, menyebut tindakan tersebut sebagai “tamparan bagi Kongres,” dan menilai presiden telah memulai perang tanpa ancaman yang bersifat segera serta tanpa konsultasi.
Ia bersama sejumlah pemimpin Demokrat dan beberapa Republik seperti Thomas Massie serta Rand Paul mendesak agar Kongres segera kembali bersidang untuk menggelar pemungutan suara resmi terkait konflik yang sedang berlangsung.
Mereka menegaskan Konstitusi AS memberikan kewenangan menyatakan perang kepada Kongres guna mencegah keputusan sepihak dari presiden.
Voting yang telah dijadwalkan pertengahan pekan ini diperkirakan menjadi ujian loyalitas bagi sejumlah anggota Partai Republik, khususnya dari sayap kanan yang selama ini mendukung janji Trump untuk menjauhkan Amerika dari perang luar negeri.
Meski demikian, sejumlah tokoh Republik termasuk Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune secara terbuka memuji langkah presiden.
Jika resolusi pembatasan kewenangan perang disahkan, keputusan itu masih dapat diveto oleh presiden dan membutuhkan dua pertiga suara untuk membatalkannya.
Ketegangan juga dipicu oleh minimnya pengarahan resmi kepada seluruh anggota Kongres terkait operasi militer tersebut. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe disebut hanya memberikan pembaruan terbatas kepada kelompok pimpinan Kongres tertentu.
Beberapa anggota Republik seperti Thom Tillis dan Don Bacon menyatakan dukungan terhadap sikap keras terhadap Iran, namun tetap menginginkan transparansi lebih lanjut serta diskusi mendalam mengenai ruang lingkup operasi militer ke depan.
