JAKARTA, Cobisnis.com - pemerintah memastikan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan domestik tetap dalam kondisi aman, meskipun terjadi peningkatan tensi geopolitik.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan, pemerintah terus memantau secara ketat dinamika global melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dia menambahkan, pemantauan ini dilakukan secara reguler untuk mengantisipasi berbagai risiko terhadap perekonomian dan sektor keuangan nasional.
"Secara reguler juga dilakukan asesmen bersama di dalam KSSK untuk mengukur potensi risiko dari berbagai perkembangan, terutama global terhadap ekonomi dan pasar keuangan Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Senin, 23 Juni.
Deni menyampaikan berdasarkan hasil asesmen, tekanan yang dialami pasar keuangan Indonesia saat ini belum mengindikasikan situasi yang genting.
Menurutnya, pelemahan yang terjadi masih sesuai dengan mekanisme pasar yang normal, sebagai respons terhadap penurunan risk appetite global dan dampaknya diperkirakan bersifat sementara, dan pasar masih terus mencermati perkembangan yang terjadi ke depan.
"Level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal," jelasnya.
Dia menambahkan, tekanan global terhadap harga minyak dunia juga dinilai belum berdampak besar terhadap inflasi domestik lantaran pemerintah telah mengantisipasi potensi tekanan ini melalui skema subsidi dan kompensasi BBM yang masih memiliki ruang fiskal.
Menurutnya dengan demikian, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber masih berjalan dengan efektif.
Adapun, harga minyak dunia saat ini pun masih berada di bawah asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar AS per barel dan per akhir pekan kemarin, harga minyak Brent tercatat sebesar 77,27 dolar AS per barel, sementara rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih di bawah 73 dolar AS per barel.
"Sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi," tuturnya.
Deni menyampaikan pemerintah juga mencatat kepercayaan investor terhadap instrumen utang negara (SBN) masih terjaga, meski terjadi capital outflow, tekanan terhadap harga (kenaikan yield) masih sangat terbatas dan terkendali.
Ia menambahkan pemerintah terus bersikap waspada terhadap potensi risiko global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan langkah-langkah mitigasi awal telah disiapkan, termasuk penguatan sinergi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
"Sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi dilakukan, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan," tegasnya.
Deni menyampaikan transformasi struktural terus dilakukan, keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi misalnya, akan dilanjutkan untuk berbagai komoditas.
Selain itu, ia menyampaikan pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional. Prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan
"Pada akhirnya, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan, pemerintah terus memantau secara ketat dinamika global melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dia menambahkan, pemantauan ini dilakukan secara reguler untuk mengantisipasi berbagai risiko terhadap perekonomian dan sektor keuangan nasional.
"Secara reguler juga dilakukan asesmen bersama di dalam KSSK untuk mengukur potensi risiko dari berbagai perkembangan, terutama global terhadap ekonomi dan pasar keuangan Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Senin, 23 Juni.
Deni menyampaikan berdasarkan hasil asesmen, tekanan yang dialami pasar keuangan Indonesia saat ini belum mengindikasikan situasi yang genting.
Menurutnya, pelemahan yang terjadi masih sesuai dengan mekanisme pasar yang normal, sebagai respons terhadap penurunan risk appetite global dan dampaknya diperkirakan bersifat sementara, dan pasar masih terus mencermati perkembangan yang terjadi ke depan.
"Level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal," jelasnya.
Dia menambahkan, tekanan global terhadap harga minyak dunia juga dinilai belum berdampak besar terhadap inflasi domestik lantaran pemerintah telah mengantisipasi potensi tekanan ini melalui skema subsidi dan kompensasi BBM yang masih memiliki ruang fiskal.
Menurutnya dengan demikian, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber masih berjalan dengan efektif.
Adapun, harga minyak dunia saat ini pun masih berada di bawah asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar AS per barel dan per akhir pekan kemarin, harga minyak Brent tercatat sebesar 77,27 dolar AS per barel, sementara rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih di bawah 73 dolar AS per barel.
"Sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi," tuturnya.
Deni menyampaikan pemerintah juga mencatat kepercayaan investor terhadap instrumen utang negara (SBN) masih terjaga, meski terjadi capital outflow, tekanan terhadap harga (kenaikan yield) masih sangat terbatas dan terkendali.
Ia menambahkan pemerintah terus bersikap waspada terhadap potensi risiko global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan langkah-langkah mitigasi awal telah disiapkan, termasuk penguatan sinergi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
"Sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi dilakukan, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan," tegasnya.
Deni menyampaikan transformasi struktural terus dilakukan, keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi misalnya, akan dilanjutkan untuk berbagai komoditas.
Selain itu, ia menyampaikan pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional. Prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan
"Pada akhirnya, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
