JAKARTA, Cobisnis.com - Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara sebagai dasar menciptakan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah.
Seruan tersebut disampaikan Sheikh Mohammed saat membuka Qatar Economic Forum di New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9/2026), menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia memperingatkan kawasan agar tidak kembali terjebak dalam siklus eskalasi setelah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memberikan dampak terhadap keamanan serta perekonomian regional.
“Kawasan ini membutuhkan kerangka kerja di mana kedaulatan dihormati dan tidak ada negara yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara lain,” kata Sheikh Mohammed, dikutip dari berbagai sumber, Senin (21/9/2026).
Sheikh Mohammed menggambarkan dampak ekonomi konflik tersebut sebagai sebuah “gempa bumi” yang gelombang kejutnya menjangkau jauh melampaui Timur Tengah dan mengubah sejumlah asumsi mengenai keamanan serta stabilitas.
“Selama krisis, hampir setiap percakapan dimulai dengan keamanan dan de-eskalasi, kemudian beralih ke pasokan energi, rute pengiriman, dan dengan investasi kami, rencana akan terus berlanjut. Ini adalah ungkapan yang berbeda dari pertanyaan yang sama. Ketika begitu banyak hal terganggu, apa yang masih bisa diandalkan?” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem keamanan yang tidak membuat suatu negara terus-menerus berada dalam posisi rentan.
“Keamanan permanen tidak dapat dibangun melalui pengaturan yang membuat negara mana pun terus-menerus rentan terhadap ketidakamanan,” katanya.
“Kita harus mengatasi sumber-sumber ketegangan dan membangun kepercayaan,” lanjutnya.
Sheikh Mohammed mengatakan Qatar mampu menghadapi berbagai tekanan terhadap fondasi ekonomi dan keamanan negaranya, meski konflik yang masih berlangsung di kawasan tetap memberikan dampak.
Selain isu keamanan, Qatar juga menyiapkan langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan investasi domestik.
Pemerintah Qatar menyiapkan lebih dari 38 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur domestik dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan memperkuat ekonomi dan menarik investasi swasta.
Sidang Umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 21-25 September 2026, dengan konflik Timur Tengah dan dampaknya terhadap kondisi global menjadi salah satu isu utama dalam agenda diplomasi para pemimpin dunia.
Di tengah situasi tersebut, Qatar juga melanjutkan upaya mediasi untuk membuka kembali pembicaraan antara Teheran dan Washington guna mencari jalan keluar dari konflik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari menyatakan upaya tersebut masih berlangsung.
