JAKARTA, Cobisnis.com – Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti potensi kebocoran BBM subsidi ke luar negeri akibat perbedaan harga yang cukup signifikan dengan negara tetangga. Meski begitu, ia menilai praktik tersebut kini semakin sulit terjadi.
Harga BBM di Indonesia yang relatif lebih murah dibanding negara lain dinilai bisa memicu peluang penyelundupan. Selisih harga ini menjadi insentif bagi pihak tertentu untuk melakukan ekspor ilegal.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Pengawasan pemerintah dinilai lebih ketat dan terkoordinasi.
Ia menyebut keterlibatan Satgas PKH, Angkatan Laut, serta Bea Cukai menjadi kunci dalam menutup celah penyelundupan. Pengamanan dilakukan secara berlapis di berbagai titik rawan.
Menurutnya, sistem pengawasan yang semakin kuat membuat ruang gerak pelaku ilegal semakin sempit. Upaya ini juga didukung dengan peningkatan koordinasi antar lembaga.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa praktik ilegal tidak mungkin bisa dihentikan sepenuhnya. Celah tetap ada, namun semakin sulit dimanfaatkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menindak tegas segala bentuk penyelundupan. Instruksi yang diberikan jelas, yakni memberantas barang ilegal tanpa kompromi.
Potensi kebocoran BBM subsidi menjadi perhatian karena berdampak langsung pada beban anggaran negara. Subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat dalam negeri bisa justru mengalir ke luar.
Selain itu, kebocoran juga dapat mengganggu distribusi energi domestik. Hal ini berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan di dalam negeri.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap potensi kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin. Stabilitas distribusi dan penggunaan subsidi tetap menjadi prioritas utama.
Purbaya menilai langkah pencegahan yang dilakukan saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Meski tidak sempurna, upaya ini dinilai cukup efektif mengurangi risiko yang ada.
Ke depan, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum akan terus menjadi fokus. Hal ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
