JAKARTA, Cobisnis.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi sorotan setelah dampak kabut asap dilaporkan meluas hingga sejumlah negara tetangga. Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap efektivitas penanganan kebakaran, termasuk dukungan bagi warga dan relawan di lapangan.
Raymond Chin membahas persoalan tersebut dalam video berjudul Indonesia Sudah di Ujung Nafasnya yang diunggah melalui kanal YouTube Raymond Chin. Ia menyoroti kondisi relawan yang ikut memadamkan api ketika sumber daya yang tersedia dinilai belum memadai.“Tapi kalau effortnya sampai di tahap warga ikut turun tangan sampai mereka kewalahan, itu artinya ada yang salah,” ujar Raymond Chin, dikutip dari kanal YouTube Raymond Chin, Kamis (15/10/2026).
Dalam videonya, Raymond mencontohkan kelompok relawan The Power of Mama di Kalimantan Barat. Ia menyebut lebih dari 100 perempuan terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran untuk melindungi desa mereka, meski harus menghadapi asap tebal dan risiko kebakaran.
Raymond juga menyinggung kondisi relawan di Taman Nasional Tanjung Puting. Menurut penjelasannya, pada 11 Oktober 2026, sekelompok relawan memutuskan mundur sementara karena bantuan yang tersedia dinilai belum efektif untuk menghadapi besarnya kebakaran.
Ia turut menyoroti tawaran bantuan dari negara lain. Dalam video tersebut, Raymond menyebut Jepang sempat mengirim helikopter militer untuk membantu pemadaman di Kalimantan sejak 16 September, sebelum operasinya dihentikan pada 29 September 2026 setelah Indonesia menyatakan mampu melanjutkan penanganan sendiri.
Raymond juga membahas tawaran bantuan Malaysia yang disebut mencakup satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel. Namun, menurut informasi yang disampaikan dalam video, hingga 11 Oktober 2026 Malaysia masih menunggu respons formal dari Indonesia.
Selain dampak di dalam negeri, kabut asap juga menjadi persoalan lintas negara. Raymond menyebut Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina ikut terdampak, sehingga penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan Indonesia, tetapi juga kesehatan masyarakat di kawasan.
Dalam pembahasannya, Raymond mengangkat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai kerangka kerja sama regional untuk menangani polusi asap lintas batas. Ia menjelaskan bahwa perjanjian tersebut mengatur tanggung jawab negara untuk mencegah aktivitas di wilayahnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan di negara lain.
Raymond juga menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam penanganan karhutla. Ia menilai upaya pemerintah perlu dilihat dari efektivitasnya di lapangan, termasuk kemampuan mendukung relawan dan menekan dampak kebakaran.
Di akhir video, Raymond mengingatkan bahwa krisis asap bukan persoalan sepele karena menyangkut keselamatan warga, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di kawasan ASEAN. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera membaik dan semua pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran dapat dimintai pertanggungjawaban.
