JAKARTA, Cobisnis.com - Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menolak seruan internasional agar negaranya melakukan denuklirisasi. Ia menegaskan status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir bersifat mutlak dan tidak dapat diubah.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui media pemerintah Korea Utara di tengah berlangsungnya Konferensi Umum ke 70 Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA di Wina, Austria. Dalam forum tersebut, sejumlah pihak kembali menyerukan denuklirisasi Korea Utara.
"Posisi DPRK sebagai negara pemilik senjata nuklir adalah mutlak dan tidak dapat diubah oleh apa pun," kata Kim dalam pernyataannya, Kamis (17/9/2026).
Kim menyebut pembicaraan mengenai denuklirisasi Korea Utara sebagai sesuatu yang sudah biasa. Ia juga menilai seruan tersebut tidak akan mengubah posisi negaranya terkait kepemilikan senjata nuklir.
Korea Utara sebelumnya telah menetapkan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir melalui undang undang. Pemerintah Korea Utara menyatakan status tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah.
Kim juga mengatakan persenjataan nuklir Korea Utara berkontribusi terhadap pencegahan tindakan yang dianggap mengancam kepentingan negaranya. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir merupakan bagian dari posisi Korea Utara dalam menghadapi kekuatan yang dianggap bermusuhan.
"Betapapun kerasnya kekuatan kekuatan yang memusuhi menyangkalnya secara retoris, kenyataan bahwa posisi nuklir DPRK telah ditetapkan secara permanen, baik secara fisik maupun hukum, tidak akan berubah sedikit pun," ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika Konferensi Umum IAEA membahas kekhawatiran terhadap perkembangan kemampuan nuklir Korea Utara. Forum itu menyerukan agar Pyongyang meninggalkan program senjata nuklir secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dibalik.
IAEA juga sebelumnya melaporkan adanya peningkatan kapasitas pengayaan uranium Korea Utara serta perluasan fasilitas nuklir utamanya. Perkembangan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan mengenai program nuklir Pyongyang.
Penolakan terhadap denuklirisasi bukan sikap baru bagi pemerintahan Kim Jong Un. Persenjataan nuklir Korea Utara terus dikembangkan setelah pertemuan puncak kedua Kim Jong Un dan Donald Trump pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan terkait langkah denuklirisasi dan imbalan bagi Pyongyang.
Sikap Kim Yo Jong menunjukkan bahwa seruan denuklirisasi yang kembali muncul dalam forum internasional belum mengubah posisi resmi Korea Utara. Pyongyang tetap menyatakan status nuklirnya sebagai sesuatu yang telah ditetapkan secara permanen.
