JAKARTA, Cobisnis.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan secara matang rencana membatasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga yang masuk kategori desil 8 hingga 10. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak sosial di lingkungan sekolah.
Menurut Yahya, penerapan kebijakan itu di sekolah negeri akan menjadi tantangan karena peserta didiknya berasal dari berbagai kondisi ekonomi. Jika hanya sebagian siswa memperoleh MBG, sementara lainnya tidak, dikhawatirkan akan memicu rasa ketidakadilan dan kecemburuan antarsiswa.
"Mengenai rencana membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah," kata Yahya, Sabtu (18/7/2026).
Di sisi lain, ia menyatakan DPR mendukung upaya BGN melakukan penataan ulang atau refocusing anggaran demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya, besarnya anggaran MBG memang perlu diimbangi dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Yahya berpandangan kebijakan tersebut lebih realistis diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sementara di sekolah negeri, penerapannya dinilai berpotensi menimbulkan persoalan psikologis maupun sosial karena kondisi ekonomi siswa yang beragam.
Sebagai alternatif efisiensi, Yahya mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali pemberian MBG bagi siswa tingkat SMA. Ia menilai kelompok yang paling membutuhkan tambahan gizi untuk mendukung masa pertumbuhan adalah balita, anak usia PAUD, serta siswa SD dan SMP.
