JAKARTA, Cobisnis.com - Indonesia perlu mempercepat reformasi kebijakan kelistrikan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Studi yang disusun Institute for Essential Services Reform (IESR), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Energy Transitions Commission (ETC), dan SYSTEMIQ menilai elektrifikasi berbasis energi terbarukan dapat menekan biaya listrik, menghemat subsidi energi, serta memperkuat daya saing industri.
Studi bertajuk Powering Indonesia's Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core memproyeksikan permintaan listrik Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Dalam skenario bisnis seperti biasa, kebutuhan listrik diperkirakan naik dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035.
Sementara itu, dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 855 TWh pada 2035 atau tumbuh sekitar 7% per tahun. Peningkatan ini didorong oleh meluasnya penggunaan listrik di sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, energi surya dinilai strategis karena dapat dibangun lebih cepat dibandingkan sebagian besar teknologi pembangkit lainnya. Hasil pemodelan IESR menunjukkan kapasitas PLTS berpotensi mencapai 69 gigawatt (GW) pada 2035 dalam skenario elektrifikasi tinggi berbiaya terendah, dengan porsi energi terbarukan mencapai 44% dari pembangkitan listrik.
Dalam skenario tersebut, biaya rata-rata sistem kelistrikan diperkirakan sebesar 8,5 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh). Angka ini lebih rendah dibandingkan skenario elektrifikasi tinggi berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mencapai 8,9 sen dolar AS per kWh.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik. PLTS untuk kebutuhan industri dapat dibangun dalam waktu sekitar dua hingga enam bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan membutuhkan sekitar enam bulan hingga dua tahun.
Sebagai perbandingan, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam tahun. Meski memiliki keunggulan dari sisi waktu pembangunan, pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi persoalan biaya dan hambatan regulasi.
Deon menyampaikan bahwa biaya pembangkitan listrik PLTS skala besar di Indonesia berkisar antara 5 hingga 10 sen dolar AS per kWh, lebih tinggi dibandingkan India yang mencapai sekitar 3,7 sen dolar AS per kWh. Kesenjangan tersebut dipengaruhi biaya lahan, keterbatasan jaringan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan dan pengembangan proyek.
Selain itu, persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum selaras dengan kesiapan industri dinilai dapat meningkatkan biaya komponen dan menghambat percepatan pembangunan PLTS. Hal tersebut disampaikan Deon dalam media briefing bertajuk Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8% melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi pada Selasa (13/10/2026).
Studi tersebut merekomendasikan empat langkah utama untuk mengatasi hambatan pengembangan PLTS. Langkah pertama adalah mempercepat pengadaan proyek strategis, termasuk program PLTS 100 GW, melalui lelang energi terbarukan yang kompetitif dan transparan, disertai kepastian kontrak jual beli listrik.
Langkah kedua adalah mereformasi sistem kuota PLTS atap agar konsumen individu maupun industri memiliki ruang lebih luas untuk menggunakan energi terbarukan. Langkah ketiga mencakup penyederhanaan pengadaan lahan, percepatan pembangunan jaringan listrik, serta kejelasan mekanisme dan biaya penyambungan pembangkit.
Langkah keempat adalah menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri manufaktur nasional berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS dan penurunan biaya teknologi. Reformasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pengembangan energi surya yang lebih efisien dan menarik bagi investor.
Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ, Abindra Soemali, menjelaskan bahwa reformasi kebijakan yang konsisten berpotensi menurunkan biaya pembangkitan PLTS di Indonesia dari kisaran 5 hingga 10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5 hingga 5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang. Penurunan tersebut dapat didukung oleh peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan.
Abindra menambahkan bahwa percepatan pembangunan PLTS tidak cukup hanya dengan menetapkan target kapasitas. Kepastian regulasi dan mekanisme pengadaan yang mampu menarik investasi juga diperlukan untuk menciptakan harga listrik yang kompetitif.
Dari sisi ekonomi, Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, menyampaikan bahwa skenario elektrifikasi tinggi berbiaya terendah diperkirakan dapat menyumbang sekitar 8% hingga 10% dari tambahan PDB yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Skenario tersebut juga berpotensi menghemat subsidi energi sebesar US$20 miliar selama 2025 hingga 2035.
Selain penghematan subsidi, skenario tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan. Peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan juga dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, memperkuat ketahanan energi, serta mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.
Ketersediaan listrik bersih dengan harga kompetitif semakin menentukan kemampuan Indonesia menarik investasi dan mempertahankan daya saing industri di pasar global. Perusahaan internasional juga semakin mempertimbangkan akses terhadap energi terbarukan ketika menentukan lokasi investasi dan kegiatan produksi.
Karena itu, IESR, INDEF, ETC, dan SYSTEMIQ menekankan pentingnya pembenahan tata kelola ketenagalistrikan oleh pemerintah bersama PLN. Target pembangunan PLTS perlu ditopang kepastian regulasi, pengadaan yang kompetitif, serta kesiapan jaringan agar transisi energi dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
