JAKARTA, Cobisnis.com - Indonesia membuka peluang kerja sama hilirisasi nikel dengan Filipina. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut skema yang paling memungkinkan adalah business to business atau B-to-B antar pelaku usaha kedua negara.
Isu ini mencuat jelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina pekan ini. Prabowo dijadwalkan hadir dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu pada 7-8 Mei 2026.
Bahlil menegaskan tidak ada rencana kerja sama jalur G-to-G dalam isu nikel ini. Namun jika ada pengusaha dari kedua pihak yang saling membutuhkan, opsi itu selalu terbuka.
Indonesia sudah lama menempatkan hilirisasi sebagai kebijakan utama sektor mineral. Sejak 2020, ekspor nikel mentah dilarang dan pengolahan diwajibkan dilakukan di dalam negeri.
Filipina memiliki cadangan nikel, namun jumlahnya tidak sebesar Indonesia. Kondisi ini membuat Filipina berpotensi jadi mitra yang saling melengkapi dalam ekosistem hilirisasi kawasan.
Nikel bukan komoditas sembarangan di era sekarang. Mineral ini jadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik, baja tahan karat, hingga komponen turbin dan peralatan industri.
Permintaan nikel global terus tumbuh seiring akselerasi transisi energi dan lonjakan produksi kendaraan listrik. Posisi Indonesia sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia jadi daya tawar yang sangat kuat.
Bahlil menyatakan Indonesia terbuka untuk kerja sama hilirisasi dan industrialisasi dari sisi manapun. Selama ada manfaat nyata bagi kedua pihak, pintu tidak akan ditutup.
Skema B-to-B dinilai lebih fleksibel karena tidak terikat mekanisme diplomatik yang panjang. Pengusaha kedua negara bisa langsung menjajaki peluang tanpa menunggu kesepakatan level pemerintah.
Momentum KTT ASEAN di Cebu bisa jadi ajang pertemuan informal yang mempercepat penjajakan ini. Semua bergantung pada seberapa serius pelaku usaha Filipina melihat Indonesia sebagai mitra strategis nikel global.
