JAKARTA, Cobisnis.com - Presiden Prabowo Subianto tercatat telah enam kali merombak susunan Kabinet Merah Putih sebelum pemerintahannya memasuki usia dua tahun.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025. Ketika itu, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Jabatan tersebut kemudian diberikan kepada Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.
Sejak saat itu, perubahan komposisi kabinet kembali terjadi beberapa kali. Bentuknya mulai dari pergantian menteri, pergeseran jabatan, hingga pembentukan badan baru dalam pemerintahan.
Reshuffle terbaru menyasar Kementerian Keuangan. Prabowo menunjuk Suahasil Nazara untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026).
Serangkaian pergantian tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai alasan dan pertimbangan Presiden dalam menata kembali jajaran pemerintahannya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan, enam kali reshuffle dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dapat mencerminkan adanya perbedaan antara target pemerintah dan kemampuan kabinet dalam merealisasikan target tersebut.
"Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi," kata Rizal, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (17/9/2026).
Pandangan serupa disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono. Ia melihat pergantian pejabat sebagai bagian dari evaluasi Presiden terhadap kinerja para pembantunya.
Menurut Agustinus, Presiden membutuhkan jajaran yang dapat bekerja searah dengan agenda pemerintahan, terutama dalam menjalankan sejumlah program prioritas.
"Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo," tuturnya.
Agustinus menilai persoalan pembiayaan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sebab, berbagai program yang dicanangkan membutuhkan dukungan anggaran.
Beberapa di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, serta rencana pengembangan pembelajaran bahasa asing.
"Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait," jelas dia.
Pergantian Kabinet dan Risiko terhadap Kebijakan
Namun, frekuensi reshuffle yang tinggi juga dinilai memiliki konsekuensi terhadap kesinambungan kebijakan pemerintah.
Rizal mengatakan, setiap pergantian pejabat membutuhkan masa adaptasi. Proses tersebut dapat memengaruhi kelanjutan program yang sedang berjalan dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi.
"Bisa mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang learning curve, dan meningkatkan uncertainty bagi pelaku ekonomi," jelas Rizal.
Sementara itu, Suahasil menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti perubahan terhadap pekerjaan dan arah Kementerian Keuangan.
Ia menyebut proses pergantian jabatan dengan Purbaya akan dilakukan melalui koordinasi agar pelaksanaan tugas kementerian tetap berjalan.
"Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa," tutur Suahasil.
Suahasil juga mengatakan dirinya akan mengikuti arahan Presiden untuk memastikan kondisi keuangan negara tetap terjaga.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatan, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," tuturnya.
Pergantian Menkeu Dinilai sebagai Koreksi
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan memandang pergantian Purbaya sebagai bagian dari langkah korektif Presiden.
Menurut Djayadi, keputusan menunjuk Suahasil juga tidak terlepas dari persoalan kepercayaan publik dan komunikasi pemerintah dengan berbagai pihak.
Ia menyebut sejumlah pernyataan serta pola komunikasi ketika Purbaya menjabat Menteri Keuangan mendapat respons dari pasar dan sejumlah pemangku kepentingan.
"Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder," Ujar Djayadi Senin (14/9/2026).
Selain itu, Djayadi menyoroti kebijakan pengetatan serta pengurangan anggaran yang berdampak terhadap pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang disinggung adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dibayarkan. Persoalan tersebut turut dikaitkan dengan hubungan Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi.
"Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran," imbuhnya.
Reshuffle Disebut Telah Melalui Evaluasi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan keputusan pergantian pejabat pemerintah didasarkan pada berbagai masukan dan evaluasi yang diterima Presiden.
Dalam reshuffle pada September 2025, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden mengambil keputusan setelah mempertimbangkan masukan serta hasil evaluasi terhadap jajaran pemerintahannya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic mengatakan penunjukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan juga telah melewati pertimbangan Presiden.
"Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden," Ujar Dolfie (14/9/2026).
Dolfie menambahkan bahwa pergantian anggota kabinet merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
"Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet," kata dia.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat mendukung langkah Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Gibran menilai pengalaman dan kemampuan Suahasil dapat mendukung upaya pemerintah menjaga kesehatan serta kredibilitas APBN.
Menurut dia, Suahasil juga memiliki kapasitas untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan pencegahan korupsi dan penggunaan anggaran yang tidak efisien.
"Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab," ujar Gibran, Senin.
