JAKARTA, Cobisnis.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menawarkan hadiah bagi warga yang berhasil menangkap begal terus memicu pro dan kontra. Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Kekhawatiran itu juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengingatkan pemberian hadiah dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum.
Menurut Yusril, iming iming hadiah berpotensi memicu masyarakat membawa senjata atau bertindak sendiri saat menduga seseorang sebagai pelaku begal. Kondisi tersebut dinilai berisiko menyebabkan salah tangkap hingga aksi main hakim sendiri.
Kekhawatiran serupa datang dari Firman, warga Kopo, Bandung. Ia menilai sayembara tersebut tidak efektif karena masyarakat bisa dengan mudah menuduh orang lain sebagai begal tanpa bukti yang jelas.
Firman mencontohkan sejumlah kasus di Jawa Barat ketika korban kecelakaan justru sempat dikira pelaku begal. Menurutnya, situasi seperti itu bisa kembali terulang apabila masyarakat lebih terpancing mengejar hadiah daripada mengutamakan keselamatan.
Ia juga mengaku kini merasa lebih was was saat pulang kerja pada malam hari. Selain takut menjadi korban kejahatan, ia khawatir justru menjadi korban salah tangkap akibat kesalahpahaman di jalan.
Pendapat senada disampaikan Winda, warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ia menilai penanganan tindak kriminal sebaiknya tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian agar proses hukum berjalan sesuai aturan.
Menurut Winda, polisi memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani pelaku kejahatan. Kehadiran aparat juga dinilai dapat meminimalkan risiko aksi main hakim sendiri yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Winda yang kerap pulang kerja hingga pukul 22.00 WIB berharap patroli kepolisian di titik titik rawan dapat ditingkatkan. Ia meyakini langkah tersebut lebih efektif untuk menciptakan rasa aman dibanding membuka sayembara bagi masyarakat.
Polemik mengenai sayembara penangkapan begal masih terus menjadi perhatian publik. Di satu sisi kebijakan itu dianggap sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, namun di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai potensi salah sasaran dan pelanggaran terhadap proses hukum.
