JAKARTA, Cobisnis.com - Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru memicu keberatan dari mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, memperkirakan nilai investasi yang terdampak mencapai Rp8,7 triliun. Estimasi itu dihitung dari biaya pembangunan dapur sebesar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar di 5.457 titik.
Menurut Herwil, perubahan terjadi setelah terbitnya aturan baru mengenai tata kelola Program MBG. Ia berharap BGN tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 agar investasi yang telah masuk tidak terhenti dan daerah 3T tetap menjadi bagian dari prioritas program.
Herwil juga mengaku menerima informasi bahwa untuk sementara Program MBG hanya akan dijalankan di sekitar 30 kabupaten dan kota. Jika kondisi itu benar terjadi, banyak dapur yang telah dibangun di berbagai daerah dikhawatirkan belum dapat beroperasi.
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng. Ia menyebut sekitar 13.000 dapur MBG terancam mangkrak karena belum ada kepastian kebijakan, padahal sebagian besar pembangunannya dibiayai menggunakan dana pribadi maupun pinjaman perbankan.
Sebagai bentuk protes, Asosiasi Mitra BGN mengancam melakukan aksi gembok nasional terhadap dapur MBG apabila hingga 17 Agustus 2026 belum ada kejelasan dari BGN. Mereka menegaskan aksi tersebut bertujuan meminta kepastian bagi para mitra, bukan untuk menghentikan Program MBG.
Di sisi lain, Forum Investor SPPG wilayah 3T menyebut belum ada satu pun dapur MBG yang beroperasi di Kepulauan Mentawai meski pembangunannya telah rampung. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani memastikan persoalan tersebut akan dibahas bersama BGN guna mencari solusi bagi para mitra.
